Tags

, , , , , ,


Anggota DPR sering kali menjadi bahan obrolan pencair suasana di masyarakat, mulai di kalangan pegawai, mahasiswa, dan dosen, hingga supir angkot, tukang becak, kuli bangunan, pekerja kasar, dan penjual sayur di pasar tradisional. Semua orang dapat berkomentar dengan ringan. Namun, sayangnya komentar-komentar yang muncul cenderung negatif, seperti persoalan anggota DPR tidur saat sidang, adu jontos di rapat paripurna, membolos, korupsi, pencucian uang, menonton video porno saat rapat, hingga kasus perselingkuhan dan video porno mirip anggota DPR.

Sesungguhnya, kita juga perlu menyadari bahwa fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang diemban anggota DPR cukup banyak dan berat. Menjadi anggota DPR yang baik tidak mudah. Persepsi negatif dan pemikiran under estimate muncul karena kita kecewa dengan pilihan kita yang tidak mau memperjuangkan aspirasi-aspirasi kita. Namun, munculnya perasaan dan pikiran negatif ini merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Tugas kita selanjutnya ialah bersama-sama “membentuk” anggota DPR masa depan dengan cara menentukan kriteria anggota DPR yang baik. Dengan demikian kita bisa mengedukasi dan membantu calon anggota DPR dalam mempersiapkan dirinya untuk menjadi anggota DPR RI masa depan mampu menjalankan fungsi-fungsinya.

Setelah mengevaluasi kinerja anggota DPR pada periode sebelumnya melalui media massa, mempertimbangkan prinsip good governance, dan  memperhatikan fungsi, tugas, dan wewenang anggota DPR sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka ditentukanlah kriteria calon anggota DPR yang baik sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu, serta memiliki kartu pemilu atau pernah melakukan pemilihan umum.
  • Tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum, misalnya masuk penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih.
  • Memiliki spiritualitas yang baik. Spiritualitas tidak hanya diartikan beragama dan percaya kepada Yang Maha Esa, namun juga memiliki nilai-nilai spiritual yang dapat menuntun hidupnya ke arah kebajikan. Seseorang dengan spiritualitas yang baik memiliki tanggung jawab moral yang tinggi terhadap apa yang telah diamanahkan padanya.
  • Sehat secara jasmani/fisik. Seorang anggota DPR harus mampu dan mandiri dalam menjalankan tugasnya yang banyak dan berat. Kondisi fisik dan pekerjaan sebaiknya tidak saling mengganggu. Apabila sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tentu pekerjaan akan terganggu. Begitu pula sebaliknya, beratnya beban kerja dapat memperburuk kesehatan, khususnya bagi seseorang dengan penyakit beresiko, seperti stroke, serangan jantung, asma, diabetes mellitus. Namun, kriteria ini bukan berarti menghalangi orang dengan kecacatan fisik untuk menjadi wakil rakyat.
  • Sehat secara mental atau kejiwaan. Calon anggota DPR sebaiknya tidak memiliki riwayat atau sedang mengalami gangguan jiwa, seperti: gangguan psikotik (skizoprenia), neurotik, (depresi berat, gangguan kecemasan, dll), ataupun gangguan kepribadian (kepribadian ganda, obsesif-kompulsif, dll). Kualitas mental atau kejiwaan seseorang ini dapat diperiksa dan diukur oleh dokter spesialis kejiwaan (psikiater) dan seorang ahli jiwa-perilaku (psikolog). Pemeriksaan dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan tes psikologi.
  • Memiliki kemampuan intelektual yang baik dan bersedia meningkatkan wawasannya. Memiliki kemampuan yang baik berarti menguasai dan berpengalaman di bidang tertentu, bisa dari segi akademik ataupun keterlibatan langsung (pengalaman). Semakin lama seseorang belajar dan berkecimpung di satu bidang, maka ia akan menjadi semakin ahli. Meskipun ahli di bidangnya, sebaiknya calon anggota Dewan bersedia meningkatkan kognisinya dengan mempelajari ilmu politik, ilmu negara, dan hukum (misalnya hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, dan hukum antar Negara). Dengan penambahan wawasan dan pengetahuan, anggota DPR diharapkan dapat mengintegrasikan bidang yang dikuasai dengan ilmu-ilmu politik/kenegaraan yang diperolehnya di kehidupan berpolitiknya.
  • Bersedia bekerja penuh waktu dan tidak rangkap jabatan. Bagi calon anggota DPR yang praktik profesi (seperti notaris, advokat, dan pengacara), harus non-aktif dari kegiatan keprofesiannya dan pegawai/anggota PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMD harus mengundurkan diri dari pekerjaannya.
  • Bersedia bersikap akuntabel dan transparan; kinerjanya dapat diukur melalui laporan kinerja yang dibuat dalam periode tertentu dan dipublikasikan di media massa.
  • Berasal dari partai politik yang sehat dan tidak menggunakan politik uang. Penduduk Indonesia banyak yang berpendidikan dan berpotensi menjadi politisi yang baik. Alangkah baiknya jika mereka dapat menjadi anggota DPR tanpa syarat membayar sejumlah uang ke partai. Jadi, seorang calon anggota DPR RI sungguh-sungguh profesional.
  • Peka dengan aspirasi masyarakat. Kecenderungan yang tampak pada anggota DPR saat ini ialah ingin merasakan nyaman sendiri, tanpa memperhatikan kondisi nyata di masyarakat. Salah satu contoh bukti ketidakpekaannya ada pada kegiatan memperbaiki ruang dan gedung DPR, kemudian melengkapinya dengan interior yang bagus, nyaman, dan mahal, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Uang Negara justru terkuras untuk kepentingan ratusan orang di dalam gedung DPR saja, sementara di luar gedung masih banyak orang yang berjuang untuk bisa makan. Oleh karena itu, diharapkan calon anggota DPR masa depan adalah individu-individu yang peka dengan aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan ekonomi agar masyarakat tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, hingga aspirasi untuk menyelesaikan masalah-masalah atau memperbaiki kondisi Negara.
  • Memiliki prinsip dan karakter yang kuat. Harapannya ialah calon anggota DPR dapat menjalankan tugasnya dengan baik, bersikap netral, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan, dan konsisten dengan tujuan awalnya menjadi wakil rakyat. Misalnya, tidak akan membolos meskipun berada dalam situasi tidak nyaman atau kontra dengan kebijakan mayoritas, tidak melakukan tindak korupsi, dan menepati janji-janji yang diucapkan ketika kampanye. Contoh karakter yang dibutuhkan antara lain: jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, memiliki keberanian, konstan (memiliki nilai yang tetap), memiliki jiwa kepemimpinan, visioner (memiliki visi kedepan yang sesuai), risk taker (berani mengambil resiko), problem solver (menyelesaikan masalah, bukan menghindar dari masalah), morally committed (memiliki komitmen secara moral), solidarity maker (membangun solidaritas bangsa yang majemuk, bukan untuk partai atau diri sendiri).
  • Memiliki kepribadian yang baik, seperti berikut ini:

Need of nurturance. Artinya,calon anggota DPR memiliki kebutuhan untuk menolong orang yang susah, memperlakukan orang lain dengan baik, berusaha sebaik-baiknya dalam mendukung orang lain yang sedang bermasalah. Dengan demikian, akan diperoleh anggota DPR yang memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Need of endurance. Artinya,calon anggota DPR memiliki kebutuhan untuk tekun dan bertahan dalam melakukan satu pekerjaan hingga selesai, serta menunjukkan kerja keras. Dalam menyelesaikan tugas, ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain, dan cenderung menghindar dari hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaannya. Apabila anggota DPR memiliki need of endurance yang tinggi, maka kinerja DPR RI akan meningkat.

Need of order. Artinya, calon anggota DPR memiliki kebutuhan untuk merencanakan sesuatu sebelum menjalankan tugas-tugasnya, menjaga segala sesuatunya agar rapi, mengatur aktivitas, serta membuat jadwal teratur dan terkontrol. Dengan demikian, akan diperoleh anggota DPR dengan kinerja yang akuntabel.

Need of affiliation. Artinya,calon anggota DPR memiliki  kebutuhan untuk berpartisipasi dalam kelompok, mencari teman baru, berusaha mendapat kawan sebanyak mungkin, dan senang bekerja dengan orang lain. Dengan demikian, akan diperoleh anggota DPR yang dapat bekerja sama dengan anggota dari partai lain dalam menyelesaikan satu pekerjaan/persoalan.

Kebutuhan-kebutuhan ini hanya dapat dilihat melalui tes psikologi. Dan, tentu saja kepribadian positif lainnya masih diperlukan karena menjadi salah satu aspek yang dibutuhkan untuk mewujudkan anggota DPR RI yang ideal.

Kriteria seperti usia dan pendidikan minimal tidak dijadikan kriteria karena faktor yang lebih penting ialah kualitas kognitif seseorang: bagaimana wawasan dan ilmu pengetahuannya, cara berpikir untuk menghadapi sesuatu persoalan, dan mencari pemecahkan masalah. Tugas kita sekarang sebagai masyarakat ialah menjadi penyaring dan penyeleksi siapa calon anggota DPR yang memenuhi kriteria dan layak menjadi wakil kita. Dengan memilih secara cerdas dan tepat artinya kita sudah berkontribusi bagi perkembangan politik di negara.